MURATARA — Kesabaran Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), H. Devi Suhartoni, terhadap persoalan kelangkaan dan tingginya harga gas LPG tampaknya telah mencapai batas. Ia melontarkan ultimatum keras kepada seluruh pangkalan LPG yang terbukti melakukan kecurangan dalam distribusi.
Bupati menegaskan, tidak akan ada lagi toleransi bagi pangkalan yang menimbun stok, menjual ke pengecer, mengatur distribusi secara sepihak, ataupun menaikkan harga di luar ketentuan. Jika terbukti melanggar, izin usaha akan langsung dicabut tanpa negosiasi.
Ultimatum tersebut disampaikan secara terbuka melalui akun Facebook pribadinya, Kamis (12/02/2026), sebagai respons atas praktik distribusi LPG yang dinilai merugikan masyarakat kecil.
“Saya ingatkan terakhir kali kepada seluruh pangkalan gas di Muratara. Jangan simpan gas lalu bilang habis. Jangan jual ke warung eceran. Kalau ketahuan, izin pangkalan saya cabut,” tegasnya.
Tak berhenti pada pernyataan, Bupati langsung menginstruksikan seluruh camat untuk turun ke lapangan melakukan patroli dan inspeksi mendadak. Kepala desa juga diminta aktif mengawasi distribusi LPG di wilayah masing-masing.
“Saya perintahkan camat patroli. Kepala desa awasi. Kalau ada laporan dan terbukti, pangkalan itu langsung saya cabut izinnya,” ujarnya.
Bupati menegaskan, sikap tegas ini bukan sekadar peringatan kosong. Ia mengingatkan bahwa pada 2020–2021, Pemerintah Kabupaten Muratara pernah mencabut izin sejumlah pangkalan LPG yang terbukti bermain dalam distribusi, dengan melibatkan pihak Pertamina dan dinas terkait.
Ia juga menyoroti persoalan harga. Menurut perhitungannya, harga LPG di Muratara seharusnya berada di kisaran Rp25.000 per tabung karena biaya distribusi telah ditanggung. Jika harga di lapangan masih tinggi, ia menduga ada permainan di tingkat pangkalan.
“Kalau harga masih mahal, berarti ada yang bermain. Ini bukan salah rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Bupati mengungkap adanya pemotongan kuota LPG Muratara sebanyak 560 tabung tanpa penjelasan yang jelas. Pemerintah daerah telah menyurati pihak terkait serta mengajukan tambahan 1.500 tabung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pemkab Muratara menegaskan akan menyisir seluruh rantai distribusi LPG dari hulu hingga pangkalan. Tidak akan ada kompromi bagi pelanggar.
Langkah tegas ini menjadi peringatan terakhir bagi pangkalan yang mencoba bermain curang. Pemerintah daerah memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
